Fadel Al Fadheli Kritik STC dalam Politik Yaman

Tokoh Yaman, Fadel bin Nasser Al Fadheli, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Dewan Transisi Selatan (STC) dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan Fadheli menyoroti kegagalan STC dalam mewakili rakyat Selatan secara adil dan profesional.

Dalam serangkaian unggahan di media sosial, Fadheli mempertanyakan korban jiwa dan luka yang dialami warga akibat “pengabaian terhadap peringatan dan nasihat” yang diberikan sebelumnya. Ia menekankan bahwa ketidakmampuan STC menahan konflik telah merugikan rakyat biasa.

Fadheli menegaskan bahwa ia selama ini menghadapi caci maki dan tuduhan pengkhianatan karena menuntut restrukturisasi politik dan militer STC. Menurutnya, struktur saat ini “tidak pantas mewakili rakyat Selatan.”

Kritiknya semakin keras karena STC, menurut Fadheli, memilih bersikap arogan dan bahkan menentang Arab Saudi, negara yang memberi mereka legitimasi internasional. Sikap ini, bagi Fadheli, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan kesalahan arah dalam kepemimpinan.

Ia menyoroti praktik nepotisme di tubuh STC. Pemimpin militer dan politik, menurut Fadheli, menjamin keselamatan diri mereka sendiri dalam konflik, sementara anggota biasa dari rakyat tetap menghadapi risiko di medan perang.

Dalam sejarahnya, Fadheli mengingatkan pelajaran dari organisasi militer regional. Semua organisasi yang berbasiskan wilayah melakukan perang tidak seimbang, tetapi tetap menyediakan “jalan keluar” bagi elite mereka jika gagal, sedangkan rakyat biasa sering menjadi korban.

Fadheli menegaskan, tujuan awal STC adalah mewakili rakyat Selatan. Namun, kenyataannya yang terjadi adalah hanya anggota dekat elite yang mewakili kepentingan Selatan, sementara komponen lain dikucilkan atau dibeli loyalitasnya.

Menurut Fadheli, setelah kekalahan sebagian elite militer, banyak tokoh politik yang “meloncat” ke Riyadh untuk mencari posisi strategis baru. Hal ini, menurutnya, menjadi pola lama dalam politik Selatan yang berulang.

Sejarah keluarga Fadheli sendiri terkait erat dengan Kesultanan Fadhli di wilayah selatan Yaman. Kesultanan ini pernah menjadi bagian dari “Sembilan Kanton” yang menandatangani perjanjian perlindungan dengan Inggris pada awal abad ke-20.

Engagement pertama antara pemerintah Inggris dan Fadhli dilakukan pada Juli 1839, setelah Inggris mengambil alih Aden. Kesultanan Fadhli kemudian menjadi bagian dari Protektorat Aden, yang diatur langsung oleh Inggris.

Sultan Fadhli memiliki hubungan politik dan ekonomi dengan Sultan Lahej, yang membayar subsidi tahunan kepada suku Fadhli agar perdagangan melalui wilayah mereka tetap lancar. Hubungan ini pada awalnya dipertahankan oleh Inggris untuk menjamin stabilitas regional.

Karakter lemah Sultan Lahej menyebabkan Inggris harus menyesuaikan kebijakan. Ketidakmampuan Lahej menahan kekerasan dari suku-suku tetangga membuat Inggris langsung berhubungan dengan para pemimpin Fadhli untuk mengamankan perdagangan dan kepentingan mereka.

Salah satu syarat keterlibatan Fadhli adalah menghentikan perlindungan bagi para pelaku kriminal yang melawan Inggris. Setelah itu, Fadhli menandatangani kesepakatan untuk melindungi barang-barang yang melewati wilayah mereka.

Sejarah ini menegaskan bahwa Fadhli memiliki pengalaman panjang dalam mengelola konflik, hubungan regional, dan diplomasi politik, meski tetap mempertahankan kedaulatan wilayah mereka.

Pada 1962-1963, pasukan Aden Protectorate Levies pernah melakukan parade di dekat Zinjibar, ibu kota Kesultanan Fadhli, sebagai bagian dari perayaan pembentukan Federasi Arabia Selatan baru. Bendera Fadhli juga ikut ditampilkan dalam acara ini.

Fadheli menggunakan sejarah ini untuk menyoroti perbedaan antara kepemimpinan yang bertanggung jawab dengan praktik nepotisme modern. Menurutnya, elite yang mengutamakan kepentingan diri sendiri selalu meninggalkan rakyat menghadapi risiko.

Kritik Fadheli terhadap STC juga menyinggung bagaimana konflik internal dan ketidakadilan struktural membuat rakyat Selatan terus menjadi korban. Ia menuntut representasi politik dan militer yang inklusif dan adil.

Tokoh ini menekankan pentingnya dialog Selatan-Selatan di Riyadh untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Dialog ini harus inklusif, melibatkan semua komponen Selatan, dan menjamin bahwa keputusan tidak hanya menguntungkan satu faksi.

Fadheli mengingatkan bahwa keberhasilan masa depan politik Selatan bergantung pada struktur yang mampu melindungi rakyat biasa, bukan hanya elite yang dekat dengan kekuasaan. Pesannya jelas: legitimasi politik harus berpihak pada rakyat.

Dengan latar belakang sejarah Kesultanan Fadhli, kritik Fadheli bukan sekadar retorika, tetapi juga refleksi pengalaman panjang dalam mengelola kekuasaan, menjaga wilayah, dan melindungi kepentingan rakyat dari dominasi elite sempit.

Baca selanjutnya